Sikap dan Perspektif Peruati Terkait Kekerasan Seksual

by
Pdt Ruth Ketsia Wangkai MTh.

Manado – LSM Swara Parangpuan Sulut, Senin (10/12/2018), menggelar Diskusi Publik membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Salah satu pembicara yang dihadirkan adalah Ketua BPN Peruati, Pdt Ruth Ketsia Wangkai MTh. Bagaimana perspektif dan sikap organisasi perempuan berpendidikan teologi itu terkait RUU PKS tersebut?

Ruth mengatakan, Peruati sepakat bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan melanggar martabat kemanusiaan seseorang berdasarkan diskriminasi gender yang menyasar pada tubuh dan seksualitas seseorang. Yang berakibat atau dapat berakibat kerugian atau penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual, politik dan atau sosial korban. “Kekerasan seksual adalah tindakan kejahatan yang merusak gambar Allah. Oleh karena itu kekerasan seksual adalah dosa,” tegas Ruth.

Peruati memandang bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah bagian dari bentuk tanggungjawab dan pemenuhan tanggungjawab negara bagi setiap warga negara untuk bebas dari ancaman dan kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Oleh karena itu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat mendesak untuk dibahas dan disahkan.

Ruth menambahkan, Peruati memandang urgensi pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai salah satu bentuk kebepihakan negara kepada korban kekerasan seksual. “Dengan hadirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual maka ada payung hukum yang akan mendekatkan akses keadilan, jaminan perlindungan, dan ketidakberulangan bagi korban,” ujar Ruth.

Terkait kondisi itu, Peruati menyerukan kepada seluruh Badan Pengurus dan anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia untuk bergerak bersama menjadikan isu kekerasan seksual sebagai persoalan teologis dan isu publik. Sebagai persoalan teologis, isu kekerasan seksual harus menjadi konteks dan perhatian gereja dalam berteologi. “Sebagai isu publik, narasi pengalaman korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak, yang selama ini masih dibisukan dan didomestikasi, perlu disuarakan kembali,” papar akademisi dari Universitas Kristen Indonesia Tomohon ini.

Ruth mengatakan, Peruati juga menyerukan kepada seluruh Badan Pengurus dan anggota yang tersebear di 16 provinsi di Indonesia untuk bergerak bersama menyosialisasikan substansi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam seluruh aktivitas organisasi dan perorangan. “Ini sebagai bagian dari pendidikan publik, terutama dalam membangun kesadaran dan pentingnya mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” tegas Ruth.

Dalam poin terakhir, Ruth mengatakan, Peruati bersama dengan segenap elemen masyarakat turut mengawal dan mendesak agar DPR RI segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Diketahui, dalam rangkaian 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP), LSM Swara Parangpuan Sulut bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (Peruati), dan LBH Manado menggelar diskusi publik.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor DPD RI Perwakilan Sulut ini menghadirkan tiga pembicara yakni, Ketua BPN Peruati, Pdt Ruth Ketsia Wangkai MTh, akademisi IAIN Manado, Dr Musdalifa dan advokad, Jimmy Sofyan Yosadi.

Penulis: Yoseph E Ikanubun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *