RKUHP Harus Menguatkan KPK dalam Memberantas Korupsi

by
Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kodifikasi Hukum Pidana (RKUHP) dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi” di Hotel Lion Manado hasil kerjasama KPK dan Komisi Yudisial.

Manado – Pemerintah dan DPR sedang melakukan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam perkembangannya, RKUHP berpotensi mengancam KPK dalam memberantas korupsi, dengan dimasukkannya sebagian ketentuan tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor ke dalam RKUHP.

Menyikapi problematika tersebut, pada Rabu (08/08/2018) diadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kodifikasi Hukum Pidana (RKUHP) dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi” di Hotel Lion Manado hasil kerjasama KPK dan Komisi Yudisial.

Tampil sebagai pemateri Michael Barahama SH MH (pengajar hukum pidana Universitas Sam Ratulangi) dan Rr Suryawulan (Spesialis pada Biro Hukum KPK).

Michael menyampaikan bahwa terdapat beberapa persoalan krusial terkait pengaturan tindak pidana korupsi dalam RKUHP yang saat ini sedang dibahas oleh Pemerintah dan DPR. “Yaitu  RKUHP tidak mengatur pidana tambahan berbentuk pembayaran uang pengganti,” ujar dia.

Selain itu, RKUHP mengatur pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif, mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat tindak pidana korupsi. Hal lainnya adalah beberapa tindak pidana korupsi dari UU Tipikor dimasukkan ke dalam Bab Tindak Pidana Umum RKUHP. “UU Tipikor lebih mudah diubah atau direvisi daripada KUHP, Kodifikasi RKUHP tidak berhasil mensistematisasi dan menyatukan ketentuan hukum pidana dalam satu kitab undang-undang,” ujar dia.

Rr Suryawulan menambahkan, tidak ada konsep dan parameter yang jelas dalam memasukkan yang diatur di luar KUHP (diatur dalam UU tersendiri) ke dalam RKUHP. “UU KPK menentukan bahwa mandat KPK adalah memberantas korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, bukan dalam KUHP. Juga tidak ada penegasan soal kewenangan lembaga dalam RKUHP,” ujar dia.

Selain itu, dimasukkannya tindak pidana korupsi dalam RKUHP akan menganulir berbagai ketentuan khusus dan memperlakukan korupsi seperti kejahatan biasa pada umumnya. “Oleh karena itu, dimasukkannya tindak pidana korupsi ke dalam RKUHP adalah suatu langkah mundur yang akan menghambat KPK dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi,” papar dia.

Forum FGD menyimpulkan bahwa jalan yang paling efektif dan efisien untuk mendukung penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia ke depan adalah dengan mengeluarkan pengaturan tindak pidana korupsi dari RKUHP. Selain itu harus ada ketentuan dalam RKUHP yang menjamin bahwa UU Tipikor, dengan segala kekhususannya, berlaku sebagai lex specialis dari KUHP.

 

Penulis: Yoseph E Ikanubun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *