Perubahan Nomenklatur OPD di Pemprov Sulut

by
Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Manado – Tahun 2019 ini, Pemerintah Provinsi Sulut akan segera mengubah nomenklatur dan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengukuhan atau pelantikan pejabat pun akan segera dilakukan.

Hal ini disampaikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Sekprov Edwin Silangen pada Kamis (03/01/2019) di Kantor Gubernur Sulut.

“Semua yang ada perubahan nomenklatur, itu harus dikukuhkan, mulai dari Asisten, hingga pejabat eselon III dan IV,” jelas Silangen.

Silangen mengatakan untuk pengukuhan, Pemprov masih menunggu izin dari dari Kantor Wilayah Sulut Aparatur Sipil Negara.

“Kita menghormati prosedurnya dan terus berkonsultasi dengan KASN. Tidak seperti yang terjadi di kabupaten/kota yang sering berjalan sendiri,” tambahnya.

Dijelaskan Silangen, pelantikan bisa dilakukan pekan depan di hari Senin atau Selasa.

“Untuk OPD baru, akan dipimpin pelaksana tugas (Plt), sembari menunggu hasil konsultasi dengan KASN,” sambungnya.

Terbitnya Permendagri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menjadi acuan Pemprov Sulut dalam melakukan perubahan nomenklatur.

Dalam perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, perubahannya antara lain,

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
3. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Tipe A
4. Biro Pemerintahan dan Humas menjadi Biro Pemerintahan
5. Biro Umum dan Protokol menjadi Biro Umum
6. Biro Humas dan Protokol

Penulis: Zulkifli Madina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *