Pagi Ini KMSAKS Duduki Kantor DPRD Sulut, Ada Apa?

by
Aksi damai yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual

Manado – Kantor DPRD Propinsi Sulawesi Utara, Senin (18/3/2019) pagi ini, bakal diduduki para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KMSAKS) Sulut. Ada apa?

Nur Hasanah, perwakilan dari Swara Parangpuan mengungkapkan, aksi itu untuk mendesak agar para wakil rakyat di gedung cengkih memberikan tekanan politik ke Pemerintah Pusat dan DPR RI agar segera mensahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS).

”Kami meminta dan menuntut DPRD Sulut memberikan pernyataan sikap mendukung segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini, dengan mengirimkan surat dukungan tersebut ke DPR RI,” ucap Nur Hasanah.

Nur mengatakan, ada lima alasan penting RUU PKS harus segera disahkan. Yakni kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat, penyelesaian kasus kekerasan seksual selama ini seringkali merugikan bagi perempuan korban, serta tidak adanya sistem pemidanaan dan penindakan terhadap beberapa jenis kekerasan seksual selama ini.

“Jika RUU ini disahkan, korban dan keluarga akan mendapatkan dukungan proses pemulihan dari negara, pelaku kekerasan seksual akan mendapat akses untuk rehabilitasi untuk pelaku pelecehan non fisik dan pelaku berusia di bawah 14 tahun,” terang Nur.

Koordinator aksi, Aryati Rahman juga menyampaikan sejumlah desakan kepada DPRD Sulut agar segera menuntaskan dan mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Trafficking. “Perda ini harus jadi prioritas pembahasan agar bisa segera disahkan tahun 2019 ini,” kata Arya.

Dia juga meminta agar DPRD menginisiasi Perda perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Sulut. “DPRD juga harus memastikan program pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan menjadi salah satu program prioritas daerah,” tegas pimpinan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado ini.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, Yinthze Lynvia Gunde menyatakan dukungan penuh kepada koalisi ini untuk mendesak DPRD memberikan tekanan politik agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan.  “AJI sebagai salah satu organisasi pers konsituen Dewan Pers memberikan dukungan penuh terhadap isu-isu perempuan dan anak. Dimana isu-isu seperti ini harus mendapatkan porsi besar dalam pemberitaan media massa untuk menggalang dukungan publik, DPRD dan pemerintah agar membuat aturan-aturan yang berpihak kepada perempuan dan anak,” tandas Lynvia.

Koalisi ini sendiri, terdiri dari berbagai organisasi baik LSM maupun mahasiswa serta kelompok-kelompok pemerhati isu-isu perempuan dan anak. Di antaranya Swara Parangpuan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, LBH, API Kartini, Peruati, Komunitas Belas Indonesia (KBI) Sulut, Yayasan Dian Rakyat Indonesia (YDRI), Lembaga Perlindungan Anak Sulut (LPA), Yayasan Suara Nurani Minahasa, LPAI dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) serta PMII Metro Manado.

 

Penulis: Yoseph E Ikanubun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *