Dilaporkan ke Polda Sulut, Notaris Tulis Surat Terbuka ke Kapolri

by
AKBP Raswin Bachtiar Siriat Kapolres Tomohon (paling kanan baris kedua dari atas).

Manado – Seorang notaris berinisial BP dilaporkan ke Polda Sulut atas dugaan penggelapan oleh pelapor Sandy Lewa.
Dari data yang dirangkum oleh kabarManado.com, BP dilaporkan karena tidak ingin menyerahkan draft berita acara RUPS PT Jess sesuai yang minta oleh pelapor.
Sandy Lewa saat dihubungi kabarManado.com membenarkan kasus tersebut telah dilaporkan ke Polda Sulut dan telah diproses oleh Direktorat Reserse Umum (Dirkrimum). “Iya benar saya telah melaporkan BP dan kasus ini masih berproses,” ucap Sandy kepada kabarManado.com.
Sementara itu penyidik kasus tersebut AKBP Raswin Bachtiar Siriat yang sudah mendapat promosi sebagai Kapolres Tomohon ketika di konfirmasi mengatakan, kasus ini masih terus berjalan, dan sudah dilakukan gelar perkara dan murni tindak pidana dan bukan kriminalisasi terhadap notaris.
Raswin menjelaskan, alasanya BP sebagai terlapor karena dokumen yang diminta oleh pelapor tidak diserahkan padahal dalam RUPS. Salah seorang peserta atau pemegang saham bisa saja memiki draft itu dan tidak ada larangan, sehingga jika terlapor tidak menyerahkan itu masuk dalam tindak pindana dan bukan kriminalisasi. “Kita sudah melakukan gelar perkara dan kasus ini masih terus berlanjut, karena dokumen yang diminta bukan merupakan akte notaris sehingga tidak ada alasan BP tidak menyerahkan,” tandas Raswin yang ditemui usai mengikuti Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari, Selasa (30/10/2018).
Di tempat terpisah terlapor BP kepada kabarManado.com mengatakan, bahwa di dalam melakukan pemanggilan dan pemeriksaan penyidik tidak mengindahkan ketentuan Pasal 66 UU No. 30 tahun 2004 Juncto UU Nomor 2 tahun 2014, tentang mekanisme pemeriksaan notaris.
Di mana harus dengan ijin dari majelis kehormatan notaris wilayah Sulawesi Utara (Sulut) dengan alasan bahwa tidak ada produk akta yang dibuat oleh notaris; padahal pada saat BP membuat Berita Acara RUPS tersebut, BP menjalankan tugas dan jabatan sebagai seorang notaris. Ini merupakan bagian dari suatu rangkaian proses pembuatan akta sehingga ijin dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sulawesi Utara mutlak diperlukan. “Bagaimana mungkin saya dituduh melakukan penggelapan atas draft berita acara RUPS yang saya buat yang sampai dan dengan saat disita tetap berada dan tidak pernah berpindah dari kantor saya. Di mana unsur penggelapan yang dituduhkan kepada saya?” ucap BP mempertayakan kasus yang bergulir di Polda Sulut tersebut.
Selain itu menurut BP kasus yang menimpa dirinya telah dilaporkan ke pihak Kapolri karena menurutnya merasa di perlakukan tidak adil dan berharap perlindungan hukum atas hak-hak BP sebagai warga Negara Republik Indonesia. “Saya telah menulis surat terbuka kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian karena surat yang dikirim ke Kapolri hilang dan tidak sampai, sehingga berharap surat terbuka tersebut bisa dibaca oleh Kapolri agar proses hukum yang dialami bisa berjalan dengan adil,” tutur BP Senin (05/11/2018).

Penulis: Ishak Kusrant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *