Curhat Gubernur ke Kepala BPK RI Perwakilan Sulut

by

Manado – Pemerintah Provinsi Sulut bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, Senin (02/04/2018), secara langsung menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017, di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Sulut, Jln 17 Agustus.
Gubernur Sulut, Olly Dondokambey bersama Bupati dan Wali Kota menyerahkan langsung LKPD dan diterima Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba.
Gubernur Olly dalam sambutannya mengakui, hampir dalam 10 tahun terakhir ini, tidak bisa merekrut tenaga akuntansi sebagai wadah memonitoring juga sebagai kontrol. “Memang kendala di lapangan ada di SKPD yaitu tenaga eks Inspektorat sudah banyak yang pensiun, oleh karenanya diperlukan kerjasama yang baik terutama Sekretaris Daerah, apalagi di daerah kepulauan, tenaga-tanaga teknis akuntan,” ujarnya.
Dia berharap dengan kegiatan itu, agar 15 kabupaten dan kota bisa mendapatkan informasi lengkap sehingga dapat memperbaiki hal kekurangan-kekurangan yang lain. “Saya berharap dengan sisa dua bulan ke depan ini yang diberikan BPK Perwakilan Sulut setelah dilakukan evaluasi, langsung bisa dikerjakan bupati dan wali kota. Dan mereka bisa menilai kalau ada SKPD melakukan kesalahan yang berulang-ulang tentunya ada tindakan tegas yang diberikan,” tegasnya.
Purba mengatakan, sebagaimana mandat dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56 yang menyatakan Gubernur, Bupati Walikota menyampaikan laporan keuangan kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk kemudian menjadi dasar mengeluarkan opini. “Ada empat aspek yang diperiksa yaitu, kesesuian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern,” ujar Purba.
Dia mengatakan, LKPD terdiri atas 7 laporan yakni, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), semua laporan tersebut harus dilampirkan berserta laporan keuangan perusahaan daerah. “Kita BPK berharap pemda dalam laporan masing-masing ini bisa menunjukkan hasil capaian yang baik atau menunjukkan peningkatan, karena BPK hanya memberikan hasil dari laporan,” tegasnya.
Menurut dia, dalam proses pemeriksaan BPK nantinya diharapkan ada kerjasama dari Pemda untuk nantinya bisa melakukan pemeriksaan.

Penulis: Zulkifli Madina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *