Bahas Persoalan PPDB Online, Komisi IV DPRD Sulut Panggil Dikda Sulut

by

Manado – Banyaknya laporan masyarakat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online bagi SMA dan SMK khususnya sekolah yang berada di kota Manado, Komisi IV DPRD Sulut memanggil Hearing Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut di Gedung DPRD Sulut, pada Senin (15/7/2019).

Hearing yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Sulut James Karinda dan didampingi Wakil Ketua komisi IV Inggrid Sondakh dan anggota Meiva Lintang mendengar langsung jawaban dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut, dr Grace Punuh M.Kes terkait persoalan PPDB Online. “Kami sebagai Legislatif perpanjangan tangan dari rakyat merasa terpanggil untuk mengetahui secara langsung persoalan yang terjadi saat ini terkait PPDB Online yang banyak dikeluhkan masyarakat,”  kata Ketua Komisi 4 DPRD Sulut Jems karinda.

Lanjut Karinda, mulai masalah zonasi sampai pada pungutan berupa komite banyak dikeluhkan masyarakat khususnya orang tua siswa. “Terkait PPDB online jalur zonasi banyak siswa yang mau masuk di sekolah negeri tidak lolos karena jaraknya sudah tidak masuk zonasi padahal disekitar tempat tinggalnya tidak ada sekolah negeri,” ungkap Karinda.

Kata Karinda, sambil mencontohkan di wilayah malalayang, Winangun dan Bunaken tidak ada SMA Negeri dan mereka tidak bisa sekolah. “Jangan sampai mereka putus sekolah dan Pemerintah harus bertanggung jawab,” kata Karinda.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut, dr Grace Punuh MKes menyatakan, memang persoalan PPDB Online khususnya jalur zonasi hanya siswa yang dekat dengan sekolah yang bisa terakomodir yakni 7 kilo meter dan itupun kalau sudah mencukupi 2 kilo meter maka selebihnya tidak akan lolos. “Memang di SMAN 9 Manado, SMAN 1 Manado dan SMAN 7 Manado menjadi incaran para siswa baru, dan jarak yang disediakan 7 kilo meter dalam zonasi kenyataannya hanya sampai 1-2 kilo meter saja karena sudah banyak yang sudah terakomodir,” kata Punuh.

Lanjut Punuh, mengatasi hal tersebut langkah cepat sudah diambil Dikda Sulut yakni dengan menambah ruangan kelas, dan rencana membuka jalur trayek baru bagi sekolah yang jauh dari jalan besar bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Sulut. “Siswa yang belum terakomodir di sekolah negeri lain akan dimasukkan pada SMA dan SMK yang sedikit siswanya agar terjadi pemerataan siswa,” kata Punuh.

Lanjut Punuh, sekolah yang masih kekurangan sarana dan prasarana serta guru akan bertahap dilengkapi dan khusus guru akan diangkat guru THL melalui SK Gubernur dengan gaji UMP.

Pada Hearing tersebut dihadiri juga Kepala Bidang Pembinaan SMK, Balai TIK, Kabid GTK, Ketua MKKS SMK, Kepsek SMA dan SMK di kota Manado dan para pejabat di Dikda Sulut.

Penulis: Zulkifli Madina
Editor: Ishak Kusrant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *