Aksi KMSAKS di DPRD Sulut, Ini Hasilnya!

by
Sejumlah aktivis yang menggelar aksi serta dialog di DPRD Provinsi Sulut, Senin (18/03/2019).

Manado – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KMSAKS) Sulawesi Utara, Senin (18/03/2019) siang, menggelar aksi dan dialog di kantor DPRD Sulut. Bagaimana hasilnya?

Ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat, James Karinda SH MH menyatakan siap membawa tuntutan KMSAKS Sulawesi Utara agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan ke DPR RI.  “Apa yang menjadi tuntutan koalisi ini akan segera kami bawa ke DPR RI. Agenda Komisi IV ke Kementerian Pariwisata pekan ini, sudah saya disposisi diganti ke DPR RI untuk membawa tuntutan dan rekomendasi kalian mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini,” kata Karinda.

Politisi Partai Demokrat itu juga menandatangani surat pernyataan bermeterai mendukung penuh perjuangan KMSAKS terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk disahkan DPR RI.

Sebelum berdialog, KMSAKS melakukan aksi damai di halaman kantor DPRD Sulut mendesak para wakil rakyat untuk mengeluarkan desakan dan rekomendasi politik kepada DPR RI agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ditetapkan.

Juru bicara KMSAKS, Nur Hasanah menjelaskan ada lima alasan penting RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera disahkan. Yakni kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat, penyelesaian kasus kekerasan seksual selama ini seringkali merugikan bagi perempuan korban, serta tidak adanya sistem pemidanaan dan penindakan terhadap beberapa jenis kekerasan seksual selama ini.

“Jika RUU ini disahkan, korban dan keluarga akan mendapatkan dukungan proses pemulihan dari negara, pelaku kekerasan seksual akan mendapat akses untuk rehabilitasi untuk pelaku pelecehan non fisik dan pelaku berusia di bawah 14 tahun,” terang Nur.

Koordinator aksi, Aryati Rahman menyampaikan sejumlah desakan kepada DPRD agar segera menuntaskan dan mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Trafficking serta adanya Ranperda insiatif dari DPRD tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Sulut.

Sementara Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, Yinthze Lynvia Gunde menyatakan aksi mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan harus dilakukan seluruh pihak. Termasuk dari pers dan media massa.

Koalisi ini terdiri dari berbagai organisasi baik LSM maupun mahasiswa serta kelompok-kelompok pemerhati isu-isu perempuan dan anak. Di antaranya Swara Parangpuan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, LBH, API Kartini, Peruati, AMAN, Komunitas Belas Indonesia (KBI) Sulut, Yayasan Dian Rakyat Indonesia (YDRI), Lembaga Perlindungan Anak Sulut (LPA), Yayasan Suara Nurani Minahasa, LPAI dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) serta PMII Metro Manado.

 

Penulis: Yoseph E Ikanubun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *